Ayo Bagikan Berita Ini

INTELMEDIA – Adanya Pemotongan Bantuan Presiden yang di lakukan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Purasari, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor mendapatkan sorotan dari Aktivis Bogor Ali Topan Vinaya (ATV), melalui Rillis yang diterima awak media, Kamis, (28/05/2020), dirinya sudah turun langsung menemui beberapa KPM Banpres.

“Kita Sudah Mengetahui yang terjadi Di Desa Purasari. Pemotongan Bantuan Presiden tahap 1 untuk penanganan Covid-19, untuk direncah adalah perbuatan melawan Hukum. Aparat penegak hukum baik itu kejaksaan maupun kepolisian, harus segera turun tangan,”kata dia

Di Desa Purasari, lanjut dia, ada sekitar 20 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari setiap KPM berhak menerima Banpres Itu dengan nilai Rp600 Ribu/ bulan selama tiga bulan, tapi yang di terima KPM hanya Rp150 ribu.

“Adanya Pemotongan yang di lakukan aparat desa untuk Dibagikan kepada masyarakat yang lain jelas menyalahi aturan. Ada lagi temuan lain, salah satu Contoh Terjadi Pada Ibu Maya Pandini Dan Ibu Rusmita, Warga Kampung Cikaret RT 03/02, Desa Purasari. Nama Kedua perempuan tersebut mendapatkan Banpres, tapi nama suaminya pun kembali masuk untuk mendapatkan bantuan provinsi . Sementara Banprov Yang Di terima yang bersangkutan pun tidak utuh, hanya Rp100 ribu. Sementara BanproBanprov itu nilainya sebesar Rp150 ribu dan paket sembako senilai R350 ribu,” kata Atv menambahkan.

Bantuan Langsung Tunai Presiden, imbuhnya lagi, yang dikirimkan melalui Kantor Pos, jelas tidak bisa di Mudesus – Kan.

“Karena hal itu berbeda dengan Program BLT DD. Jelas payung hukumnya pun berbeda. Bantuan Langsung Tunai dari Presiden menggunakan data sesuai dengan DTKS yang diterima oleh Kementrian Sosial.
Dikirimkan melalui Kantor Pos sesuai BNBA ( By Name By Adress, red)
Apa yang di lakukan oleh kepala desa Purasari memotong bantuan milik KPM sama saja mengintervensi Keputusan Presiden,” kata Atv.

“Dan Dalam waktu Dekat Ini, Kita juga akan segera mengirimkan surat kepada Kapolri, Kapolda Jabar, Kejaksaan Agung dan presiden terkait banyaknya temuan yang kita dapatkan dalam program Banpres tersebut,” tegas Atv.

Terpisah, saat di konfirmasi di kediamannya, Sabtu, (30/05/2020), Kades Purasari Agus Soleh Lukman angkat bicara. Dirinya mengatakan bahwa pemotongan tersebut didasari dari Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang telah dilakukan sebelumnya, ditambah penerima Banpres tidak ada satupun hasil dari ajuan dari desa.

“Kita ajukan 500 lebih sebagai penerima, tapi nama-nama penerima banpres tidak ada satupun dari ajuan, dan itupun cenderung tidak tepat atau salah sasaran, karna KPM secara ekonomi menengah keatas ada yang punya toko dan bengkel,” tegas Kades Purasari Agus.

Lebih lanjut dia memaparkan, pihaknha juga tidak melakukan sendiri, melalui kesepakatan Apdesi Kecamatan Leuwiliang melakukan tersebut, desa lainpun melakukan hal yang sama.

“Sebelum pembagiannyapun kita lakukan brifing memberikan arahan kepada KPM, karena ini untuk kebersamaan, dan ini komplain dari masyarakat yang tidak mendapatkan Banpres,” lanjut Agus.

Awak media konfirmasi ke Ketua BPD Desa Purasari Dadi melalui telepon Whatsapp, menurutnya bahwa benar pemotongan Banpres tahap 1 dilakukan atas dasar Musdessus.

“Untuk tahap 2, kemarin kamis telah di ambil ke Kantor Pos langsung KPM utuh R600 ribu tidak lagi direncah dibagikan ke yang lain,” kata Ketua BPD Dadi.(DP)