Ayo Bagikan Berita Ini

INTELMEDIA-BANDUNG – Sebanyak 25 organ aksi menggelar unjuk rasa mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mundur dari jabatannya pada waktu bersamaan di tiap provinsi tersebar. Di Bandung, puluhan pemuda yang menamakan kelompoknya Jaringan Aksi (Jarak) Jawa Barat, sampaikan aksi protesnya dengan memasang spanduk #erickout secara terpisah di Kantor Bank BTN, Jalan Jawa, Kantor PLN Jalan Asia Afrika dan beberapa lokasi lainnya di Kota Bandung, Selasa (22/9/2020).

Kepada awak media ini, coordinator aksi, Achmad Teddy Risandi menyampaikan, aksi tersebut digelar bersamaan di kantor-kantor BUMN di 25 provinsi di Indonesia. Menurut mereka, Erick Thohir sudah gagal, baik sebagai Menteri BUMN maupun sebagai Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Kita melakukan aksi serempak, dengan mendatangi kantor BUMN dengan menyampaikan tuntutan bahwa Erick Tohir sudah gagal. Dia harus out. Kita lihat saja banyak kegagalannya, banyak BUMN rugi seperti Pertamina, PGN, Garuda, dan PT KAI,” tukasnya didampingi aktivis Jarak Jabar, Marojahan Budiman Napitupulu dan Anton Sulton.

Aktivis jebolan Univerdsitas Parahiyangan, Bandung ini juga menilai Erick Thohir telah melanggengkan praktik KKN dengan adanya 564 pejabat yang rangkap jabatan di BUMN seperti yang dilaporkan Ombudsman.

“Kami kecewa dengan kinerja Pak Erick Thohir yang kami nilai melapangkan praktik KKN. Ini jelas berseberangan dengan semangat reformasi yang dicita-citakan mahassiswa,” ujarnya.
Hal serupa juga ditegaskan Anton Sulton. Dia berujar, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan Ketua Pelaksana Komite Pemulihan Ekonomi Nasional serta Penanganan Covid 19 dinilai gagal dengan indikatornya, adanya 4.000 pekerja BUMN di PHK. Sementara ratusan karyawan lainnya berbulan bulan gaji-nya tidak di bayar. Belasan ribu karyawan BUMN yang masih bekerja gajinya di potong dan tidak di bayar utuh.

“Pertamina rugi Rp 11 triliun. Laba PGN ambruk 87 persen, Garuda rugi Rp 10 triliun, PT KAI rugi Rp 1,3 triliun, begitu pula dengan PLN, Angkasa Pura 1 dan 2. Situs E Comerce Blanja.com di tutup dan masih banyak yang lainnya,” imbuhnya.
Kegagalan Erick Thohir memimpin BUMN, sambungnya, makin terlihat dengan bertambahnya utang BUMN dan dibentuknya struktur jabatan yang tidak efisien dan boros seperti Staf Khusus Direksi bergaji Rp 50 juta perbulan dengan jumlah yang sangat mungkin mencapai ribuan orang.
“Advisor yang konon di gaji Rp 25 juta perbulan dengan jumlah yang juga bisa mencapai ribuan orang. Tak hanya itu, penempatan ribuan direksi dan komisaris yang tidak transparan dengan penilaian kemampuan yang sangat subjektif serta diduga beraroma koncoisme juga memperparah kondisi BUMN serta membuat BUMN semakin tidak profesional,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Marojahan Budiman Napipulu, menambahkan, di bidang ekonomi, tanggung jawab Erick Thohir sebagai ketua Pelaksana PEN juga tidak berjalan mulus. Dia memprediksi dalam waktu dekat Indonesia akan masuk dalam jurang resesi dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 7 persen. PHK masal menurut survei sudah mencapai 29 juta orang, UMKM yang tutup tembus 70%, kemiskinan meningkat hampir 10%.

“Saat ini, angka mahasiswa drop out sudah sekitar 50% dari total mahasiswa, pengangguran bertambah, keresahan meningkat, konflik sosial antar kelompok dan lain lain beragam meningkat. Seperti di Kendari, Pati, Gorontalo, Pekalongan, Palalawan, Sidoarjo, Ciamis, Samarinda, Ciracas, Mamberamo, Maluku Tengah, Bekasi, Wamena, Jambi, Tangerang, Ciledug dll,” ujarnya.
Upaya Jokowi untuk membangun negara dalam situasi COVID-19 ini, sebutnya, tidak meunjukan kemajuan yang berarti.

“Karena langkah langkah Erick Thohir yang diduga melanggar konstitusi, boros, tidak tepat sasaran serta pengisian posisi BUMN yang beraroma koncoisme. Selain itu, kegagalan Erick Thohir lainnya juga terlihat dalam program vaksin Corona yang dipublikasikan akan kita dapatkan 250 juta dosis dari Sinovac China. Angka itu tidak masuk diakal karena kapasitas Pabrik Sinovac Biotech di Beijing di atas tanah 70.000 meter persegi hanya mampu memproduksi 100 juta dosis vaksin pertahun. Angka yang mirip dengan kapasitas produksi vaksin Rusia yang rata rata berkisar sekitar 9 juta dosis perbulan. Jadi, janji 250 juta vaksi pertahun itu tidak masuk akal,” tukasnya.

Masih menurut Parojahan, uji klinis Sinovac tahap ke 3 yang dilakukan pada pertengahan Agustus 2020 akan selesai sekitar bulan Januari atau Febuari 2021. Ia menilai hal itu aneh, karena dalam banyak kesempatan, Erick Thohir menyatakan bahwa mulai bulan November 2020 hingga Febuari 2021 akan masuk bertahap 10 juta vaksin perbulan.
“Jadi, bagaimana mungkin Indonesia akan membeli puluhan juta vaksin yang belum selesai uji klinis tahap ke 3. Jika ini adalah kebohongan publik maka ada 260 juta rakyat Indonesia yang dibohongi dengan gimmick yang tidak lucu,” tuntasnya.

Dia menambahkan, aksi yang digelar serempak di 25 provinsi itu digelar Forum Demokrasi Banten, Pemuda Pecinta NKRI Propinsi Lampung, Jaringan Aksi Rakyat (JARAK) Jawa Barat, Aliansi Pemuda Sumatra Utara (APSU), Forum Rakyat NTT (ForNTT), Gerakan Rakyat (GERAK) Jateng, SoRak – Jambi, Forum Aksi Peduli Kalsel, Format Jakarta, Gabungan Mahasiswa Kepri, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Bali, Aliansi Rakyat Kalteng.

Kemudian Aliansi Rakyat Untuk Demokrasi (ARAK) Sumatra Selatan, Aliansi Rakyat Bersatu Sultra, Serikat Aksi Rakyat Sulut, Aliansi Masyarakat Sulbar, Solidaritas Pemuda Kaltim Cinta NKRI, Format Sulteng, Front Peduli Krisis Riau, Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Jatim, Jaringan Demokrasi Aceh, Formama (Forum Masyarakat Maluku), Aliansi Makassar Menggugat, Aliansi Jogya Peduli BUMN, Aliansi Masyarakat Bengkulu. (nesto)