Ayo Bagikan Berita Ini

INTELMEDIA – Pentingnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan kemajuan satu wilayah, baik dalam pemerintahan dan masyarakat. Pemerintahan Desa Cisarua beserta Karang Taruna (Katar) Desa Cisarua Kecamatan Nanggung inisiasi diskusi kepemudaan dengan tema Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Kemajuan Desa, yang digelar di aula Desa Cisarua, dihadiri beberapa OKP, Minggu, (06/09/2020).

Dalam acara tersebut, H. Ipit Idris Kades Cisarua memberikan gagasan akan mengundang beberapa Non Government Organisation (NGO) untuk memberikan motivasi dan pelatihan bagaimana cara berorganisasi, menggali potensi kepemudaan dan wilayah.

“Pintar saja tidak cukup, majunya satu pemerintahan itu bagaimana gerak kepemudaannya, yang siap bergerak dan menggerakan lagi. Pemuda itu harus bergerak di semua bidang, jangan monoton di satu bidang, harus kreatif,”kata H. Ipit Idris yang akrab disapa H. Lubis.

Dirinya memberikan motivasi agar sering belajar, sering diskusi, dan kuncinya adalah adanya keinginan. “Harus mau berkomunikasi, menyatukan persefsi bagaimana memajukan Desa Cisarua, Kita siap bersinergy, mendukung program-program dari karang taruna,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Katar Kabupaten Bogor Irfan Darajat meminta komitmen Kades terus bersinergy dan Komunikatif dan meminta Katar tidak jadi benalu, merongrong Pemdes. Dirinya mengatakan bahwa, ratusan Karang Taruna tingkat Desa di Kabupaten Bogor telah mendapatkan haknya dari anggaran ADD, DD maupun anggaran dari Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) adapun anggaran tersebut untuk pemberdayaan dan kegiatan lainnya.

“Banyak kepala desa yang membentuk Karang Taruna dan setelah itu dibiarkan saja, akan tetapi, temen-temen Karang Taruna harus membuat program yang sejalan dengan program desa dan inovasi program yang kira-kira disesuaikan dengan kebutuhan pemuda diwilayah desa tersebut. Anggaran tersebut untuk biaya oprasional, untuk pelatihan termasuk untuk kegiatan pemberdayaan,” ucap Irfan

Irfan menyebutkan, dari mulai anggaran DD ADD sampai termasuk anggaran BHPRD juga boleh karena bicara DD ada anggaran 30 persen untuk pemberdayaan masyarakat dan itu bisa dilakukan.

Kalau untuk anggaran ADD, kata Irfan, bisa digunakan untuk biaya oprasional per triwulan karena Karang Taruna sama dengan lembaga masyarakatan desa artinya, sama dengan lembaga BPD, LPM dan lembaga lainnya berarti memiliki hak hak yang sama untuk bagaimana mendapatkan uang DD itu,” paparnya.

“Perlu diingat, Bersosial jangan di anggap buang-buang waktu, karna disitulah sabagai dasar pemuda menjadi seorang pemimpin, terus bergerak sehingga bermanfaat bagi masyarakat,”pungkasnya. (DP)