Ayo Bagikan Berita Ini

INTEL MEDIA – BOGOR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan penyesuaian terhadap kebijakan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.
Penyesuaian petunjuk teknis (juknis) penggunaan BOS Reguler diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler.

Sedangkan perubahan juknis BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan diatur melalui Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 13 Tahun 2020 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2020. Penyelarasan payung hukum menyikapi kondisi saat ini, di mana penyebaran virus corona belum juga mereda.

Selain memperbolehkan satuan pendidikan menggunakan dana BOS dan BOP untuk pembelian pulsa/paket data bagi pendidik dan peserta didik, juga mengatur pembayaran gaji guru honorer. “Sekarang dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membayar honor guru-guru bukan ASN (aparatur sipil negara),” kata Mendikbud Nadiem Makarim melalui video tele konferensi.
Dijelaskan, ketentuan ini diberikan kepada guru honorer dengan kriteria tertentu, yakni bagi mereka yang sudah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019 jadi tidak berlaku untuk guru honorer baru. Selain itu yang menerima gaji dari dana BOS adalah tenaga honorer juga belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban mengajar. “Masih bisa ini diberikan kepada tenaga pendidik, apabila dana itu masih tersedia,” ujar dia.

Sebelumnya penggunaan dana BOS untuk pembayaran guru honorer adalah sebesar 50 persen. Namun, di tengah kondisi kedaruratan virus corona ini aturan tersebut ditiadakan sementara. Kepala sekolah diberikan kapabilitas untuk menggunakan dana BOS yang diberikan bagi tenaga pengajar. “Kita melepaskan ketentuan ini dan memberikan kepala sekolah kebebasan untuk menggunakan apa yang dia butuhkan untuk guru honorer, jadi sudah tidak ada lagi pembatasan maksimal 50 persen,” ujar Nadiem.(Jm*)