Ayo Bagikan Berita Ini

INTELMEDIA – PARUNG – Anggaran Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kemensos sebesar Rp.600.000 perbulan yang langsung dikucurkan selama tiga bulan diduga jadi bancakan oknum dengan dalih untuk perataan penerima. Warga Kampung Waru Rt 02/rw 04, Desa Waru, Kecamatan Parung, harus rela menerima bantuan BST sebesar Rp. 500.000/KK dari Rp. 1.800.000/KK yang seharusnya mereka terima.

Saat ditemui Intelmedia, Enah salah satu warga lansia miskin mengatakan jika dari Rp1,8juta yang diambil di Kantor Kecamatan Parung, hanya diterima sebesar Rp500.000. “Malam itu pak RT datang ke rumah yang mengatakan jika saya mendapatkan bantuan besok harus ngambil ke Kantor Kecamatan Parung. Cuma harus mau nerima Rp. 500.000 dari Rp1,8 juta yang diterima sama saya. Kalau saya tidak mau menerima anggaran sebesar Rp500.000 tersebut maka bantuan nya akan dialihkan atau diberikan kepadaa orang lain,” beber Mak Enah.
Lanjutnya, saat di kantor Kecamatan Parung lanjut Mak Enak, ketika mengambil uang itu dirinya mengaku belum sempat buka amplopnya. Setelah mengambil uang dari Kantor Kecamatan Parung, dirinya bersama sama penerima BST lain langsung diminta kumpul di rumah RT dan amplop yang diterima dikumpulkan. Para penerima hanya boleh membawa pulang uang sebesar Rp500 ribu.

“Namanya saya orang susah dan saya butuh makanya saya mau saja ngikutin aturan Pak RT daripada bantuannya dikasih ke orang lain. Menurut pak RT sisa uang nya sebesar 1,3 juta/orang akan dibagikan kepada 32 orang lainnya yang tidak kebagian bantuan dari pemerintah,” tegasnya lagi.
Senada disampaikan Amir penerima BST yang merupakan seorang pedagang bakso keliling. Dia mengatakan jika diminta berbagi sama Pak RT dan harus mau untuk mengambil uang Rp500.000 saja karena banyak warga yang tidak kebagian bantuan di rt 02/04 tersebut.

“Ia pak RT ngasih tau kalo pak Amir mau bantuan ini harus mau berbagi dan pak Amir cuma terima Rp500.000 aja, sisanya akan dibagikan kepada warga yang tidak dapat bantuan. Namanya kita warga awam makanya saya mau saja ngikut apa kata aturan pak RT, saya gak tau kalau bantuan itu hanya untuk saya selama 3 bulan,” kata Amir saat disambangi dikediamannya.

Kades Waru, Toing Ariyanto saat ditemui di ruangangannya mengatakan, sudah melakukan sosialisasi kepada RW untuk menyampaikan kepada RT agar tidak ada pengkondisian apapun di lapangan untuk penerima manfaat tersebut.

“Ini adalah laporan yang kedua, saya sudah dengar tapi memang saya belum melakukan tindakan apapun. Karena belum ada warga yang melaporkan keberatan, sampai saat ini kami masih menunggu warga yang mengadukan keberatan atas pengkondisian bantuan BST Kemensos yang di lakukan RT tersebut,” kata Toing.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh RT tersebut sudah salah, jika memang terbukti ada intimidasi yang dilakukan akan saya pecat sebagai RT karena sudah tidak amanah dan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya sebagai ketua RT. Saya akan panggil, walaupun awalnya saya sudah tau ada persoalan tersebut tapi karena tidak ada pengaduan langsung dari warga maka saya fikir baik-baik aja. Walaupun pengkondisian tersebut dan membagikan uang itu tanpa disertai surat keterangan dari penerimaan BST.

Camat Parung Yudi Santosa saat ditemui di sela-sela kesibukannya mengatakan bahwa BST tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada selain penerima manfaat apapun dalihnya. ” Apa yang dilakukan itu salah sekalipun uang tersebut dibagikan lagi kepada warga lain. Pemerintah sudah menurunkan Sembilan jenis bantuan ke setiap desa dengan kuota yg berbeda-beda, jadi tidak ada alasan tidak ada warga yang tidak mendapatkan bantuan untuk dampak Covid-19 ini. Uang di kondisikan oleh siapapun di Desa Waru harus dikembalikan lagi kepada penerima manfaat, apapun alasannya jika tidak bersedia maka akan dilakukan secara hukum,” tegas Yudi.

Ia mengatakan, akan memanggil Kepala Desa Waru mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan kenapa kepala desa sudah tau tapi malah diam justru menunggu pengaduan dari warga. “Itu seolah pembiaran, saya akan lakukan konfirmasi untuk lebih lanjut, jika kesalahannya masih bisa dimaklumi maka akan kami musyawarahkan tapi jika sudah ada unsur paksaan berupa intimidasi maka akan kami tindak dan kami serahkan kepada penegak hukum,” tandas Yudi. (Nay Nur’ain)