Ayo Bagikan Berita Ini

INTEL MEDIA – BOGOR – Lembaga Komunitas Penga­was Korupsi (KPK) Kabupaten Bogor melalui Ketua Lembaga Bantuan Hu­kum (LBH) Berto Tumpal Harianja, SH, MH akan menggiatkan pendampingan hukum kepada masyarakat. LBH L-KPK tersebut nantinya merupakan lembaga yang sifatnya non profit.

“LBH ini didirikan khusus untuk memberikan pelayanan sebaik mung­kin kepada mereka yang butuh bantuan hukum tetapi tidak mampu. Untuk konsultasi, tidak dikenakan biaya,” ujar pria yang akrab disapa Berto didampingi Ketua L-KPK Bogor, Yusuf Mulyadi, Sabtu (28/3/3030).

Direktur LBH KPK Bogor ini memang mempunyai tujuan mulia dari setiap kasus yang ia tangani. Dia juga menyampaikan niatnya ingin membela yang lemah dan menegakkan hukum seadil-adilnya. Selain itu, LBH tersebut untuk melayani hak warga mendapatkan bantuan hukum. “Jadi, bagi warga yang kurang mampu, kita siap melayani. Bantuan LBH KPK ini meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, melakukan pembelaan, dan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum si penerima bantuan hukum. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jaminan dan memenuhi hak penerima bantuan agar mendapat akses keadilan seadil – adilnya,” tuturnya.

Selama ini, Berto terbilang sudah cukup lama dan matang dalam penegakan hukum. Sebelumnya, ia telah menggiatkan misi mulia penegakan hukum bersama rekan-rekannya, memupuk loyalitas dan integritas profesi pengacara atau advokat. Dia juga menambahkan, keberadaan LBH KPK itu juga untuk mewujudkan hak konstitusional sesuai prinsip persamaan kedudukan di mata hukum yang ada.

“Juga, memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan bantuan hukum yang dilaksanakan secara merata, dan mewujudkan peradilan yang bisa dipertanggung jawabkan. Bagi yang berminat dilakukan pendampingan hukum bisa datang langsung ke kantor dengan alamat Jalan Mahoni 1, Blok CU No 1, Perumahan Gaperi 2, Jl. Raya Sukahati Cibinong Kabupaten Bogor,” tutupnya.(Nesto)