Ayo Bagikan Berita Ini

INTELMEDIA – “Untuk kesekian kalinya saya sedih menerima laporan tentang kondisi pencemaran di Sungai Cileungsi, sampai-sampai saya meminta kepada masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan Sungai Cileungsi untuk mendokumentasikan kondisi Sungai Cileungsi, dan benar saja hasil rekaman video yang dikirim kepada saya sangat memprihatinkan, kondisi Sungai yang hitam dan berbusa serta mengeluarkan bau tidak sedap, ” begitulah reaksi yang terucap dari Anggota Komisi III dari fraksi PKS Achmad Fathoni, Senin 14/09.

“Kemarin 13/09 ada warga yang melaporkan kepada saya tentang kondisi Sungai cileungsi sampai -sampai dia mengirim bukti berupa video, video yang diambil olehmya di wilayah Bojong Kado Cileungsi tersebut membuat saya sedih melihatnya, air Sungai yang hitam dan berbusa dan pasti berbau tidak sedap, video tersebut langsung saya kirim kepada Kadis DLH Kabupaten dan salah satu orang DLH Provinsi Jawa Barat, dengan harapan pihak-pihak terkait gerak cepat untuk menangani masalah di Sungai Cileungsi tersebut,” Sambungnya.

Menurut dia, pencemaran Sungai Cileungsi yang sudah ditangani sampai Ombudsman tersebut harusnya bisa membuat efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang membuang limbah ke Sungai Cileungsi. Namun nyatanya masih ada saja perusahaan yang berani dan seolah tidak takut hingga masih tetap membuang limbah ke Sungai, ditambah pihak dinas terkait yang terlalu santai dalam menangani persoalan ini.

“Dalam pertemuan rapat dengan Ombudsman dalam penanganan pencemaran Sungai Cileungsi yang saaat itu dihadir oleh Gubernur Jawa Barat, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, DLH Provinsi Jabar, Perwakilan Kepolisian Daerah Jabar, Kepala DLH Kabupaten Bogor, dan Direktur PDAM Tirta Bhagassassi Bekasi. Dari hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa adanya 54 Perusahaan yang melakukan pencemaran limbah dan 11 Perusahaan diluar 54 Perusahaan tersebut sudah dilakukan Penutupan Saluran Air Pembuangan Limbah secara permanen yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Bogor bersama tim gabungan dari Polres dan Kodim, hingga hasil rapat dengan Ombudsman tersebut adalah pelimpahan penanganan Sungai Cileungsi yang diambil alih oleh DLH Provinsi Jabar sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pasal 5 Ayat 2 mengatur bahwa pemerintah provinsi mengkoordinasikan pengelolaan lintas air Kabupaten/Kota, “jelas nya.

Namun dirinya menyayangkan kenapa sampai saat ini belum direalisasikan semua rencana aksi dari hasil rapat dengan Ombudsman yang ada malah Sungai kembali dicemari sampai hitam dan berbuih. “Ada 10 rencana aksi yang harus dilakukan untuk penanganan pencemaran Sungai Cileungsi yaitu, pertama membuat gugus tugas yang meliputi Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, DLH Provinsi Jabar, dan Satpol PP Provinsi Jabar. Kedua, sampling data dan pencarian informasi 54 Industri yang terindikasi melakukan pencemaran. Ketiga, Operasi Gabungan yang melibatkan Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, DLH Provinsi Jabar, Satpol PP Provinsi Jabar, PPLH dan Lab. Keempat membuat patroli Sungai berbasis pelibatan komunitas masyarakat setempat. Kelima, Penindakan. Keenam, Fasilitasi Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH). Ketujuh Pemasangan plasma Nano Bubble ( Pembersih Air). Kedelapan pembersihan sungai yang melibatkan Stakeholder (termasuk NGO, Walhi, ect) dan kerjasama multi pihak meliputi Provinsi Jabar, KLHK, DLH Kabupaten dan Kota. Kesembilan Restorasi dan Naturalisasi Sungai dengan cara pengendalian banjir dan Ecoreparian dan yang terakhir reboisasi tanaman khusus penyerap limbah,” ulasnya.

Namun sampai saat ini dari 10 poin tersebut baru dilaksanakan sebanyak 3 poin untuk melakukan penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. “Saya berharap kepada DLH Provinsi maupun Kabupaten Bogor segera bertindak tegas dan cepat, karena kasus pencemaran sungai sudah berlangsung lama apalagi sudah menjadi pembahasan Ombudsman. DLH Provinsi Jabar dan Kabupaten sudah punya rencana kerja termasuk pembentukan satgas yang melibatkan banyak unsur untuk penindakan pencemaran. Apalagi rencana kerja pernah di share dan itu di 2019. Sehingga tidak pas jika tertunda karena alasan Corona,” pungkasnya. Nay Nur’ain