Ayo Bagikan Berita Ini

INTELMEDIA-BOGOR- Dampak dari merebaknya pandemi Covid-19, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2020 di Kabupaten Bogor kuota yang semula 45 ribu bidang dikurangi menjadi 14 ribu bidang. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto.

“Program PTSL 2020 untuk Kabupaten Bogor yang sebelumnya 45 ribu target untuk peta bidangnya. Untuk sertifikatnya ditarget 39 ribu. Hal ini juga berlaku sama di daerah lain. Namun, karena Covid-19, taget turun menjadi 14 ribu bidang baik peta bidang atau sertifikat,” ujarnya didampingi Kasubag Tata Usaha ATR/BPN Kabupaten Bogor, Nur Azizah saat diwawancarai di kantornya, Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Rabu (16/9/2020).
Dikatakannya, prinsip PTSL, semua bidang tanah harus didata, termasuk yang berstatus sengekata dan itu merupakan kewajiban pemerintah melalui ATR BPN Kabupaten Bogor.
“Makanya, sistem PTSL mulai tahun ini (2020.red) itu penekanannya fokus pada desa yang sudah lengkap. Yang artinya, semua bidang tanah di desa tersebut, semuanya didata, didaftar dan masuk dalam katntor pertanahan,” imbuhnya.
Status yuridis sebuah bidang tanah, sebut pimpinan ATR BPN Kabupaten Bogor yang sudah 9 bulan menjabat ini, dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4. Dia merinci, K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifikat untuk masyarakat. Selanjutnya, K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah. Kemudian, K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.
“Tetapi, bila ada yang tidak ikut karena sesuatu hal atau tidak ada otuput K1, semua itu harus didata dan masuk data base pemerintah melalui Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Meskipun tanah itu ada masalah, seperti konflik, sengketa atau masalah perdata, itu tetap didata, tapi tidak keluar sertifikat, itu yang outputnya K2.

Sedangkan K3, untuk bidang tanah yang dimiliki masyarakat, milik negeri hingga badan hukum yang tidak mau ikut sertifikat, itu tetap didata. Sedangkan K4, mendata ulang bidang tanah yang sudah bersertifikat, dilandingkan kembali, nanti outputnya menjadi pendataan yang lengkap,” ujar pria yang sebelumnya pernah bertugas di kantor ATR BPN Semarang, Jaewa Tengah.

Saat ditanya maraknya sejumlah pejabat tinggi yang memiliki lahan di Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Sepyo mengatakan, area tersebut merupakan lokasi khusus penghijauan.

“Area Puncak memiliki kekhususan untuk melindungi daerah yang ketinggiannya lebih rendah, seperti Jakarta. Terkait kepemilikan yang ada, atau HGU, namun sepengetahuan saya dari data yang ada, meskipun itu dulu bekas perkebunan tetapi sudah ada pelepasan hak atau peralihan hak. Jadi, tidak bisa digeneralisir, ilegal semua. Semuanya tetap ditempuh secara aturan. Memang ada daerah yang tidak boleh, atau pemilik kebun tidak lepas. Kedepan akan mulai diatur kembali untuk melindungi penghijauan. Sesuai Perpres 60 tahun 2020,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Sepyo juga menambahkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan aplikasi pegukuran untuk mengoptimalkan layanan publik di bidang agraria.

“Barusan kita lakukan pembekalan kepada para petugas ATR BPN. Nantinya, kita akan membuat aplikasi untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus sertifikat, terutama karena saat ini juga belum selesainya pandemi Covid-19, juga untuk menghindari hal yang tidak etis. Saat ini kita (ATR BPN Kabupaten Bogor) tengah melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan, juga birokrasi,” tukas pria kelahiran Solo ini. Sebagai informasi, saat ini, pelayanan di Kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong, sudah mulai berjalan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

BPN Kabupaten Bogor juga sudah menerapkan layanan elektronik dalam pelayanan produk pertanahan dan tata ruang.(nesto)