Ayo Bagikan Berita Ini

BOGOR – Dihadiri sekitar 50 perwakilan warga dengan mentaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui penggunaan masker dan memposisikan jarak tempat duduk, Wakil Rakyat DPRD Kota Bogor, Ujang Sugandi gelar jaring pendapat di masa reses di kediamannya, Bantarkemang, RT 4, RW 7, Kelurahan Baranangsiang, Jumat (10/7/2020).

Pada hari ketiga, tugas bertemu masyarakat di luar gedung dewan ini, Ujang Sugandi menyampaikan pemahaman mengenai Rancangan Undang Undangan Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang saat ini belum tuntas menjadi payung hukum, undang-undang.

“Ada pihak yang ingin memojokan, dengan memplintir pemaknaan RUU HIP. Kami, PDI Perjuangan, jelas memiliki rekam jejak jelas terkait ideologi Pancasila. Dan, tuduhan negatif yang telah memplintir RUU HIP dikaitkan dengan organisasi terlarang, atau kontra Pancasila, jelas itu tidak benar. Fitnah,” kata Politisi PDI Perjuangan Kota Bogor ini didepan puluhan perwakilan warga dari Kecamatan Bogor Timur dan Tengah.
Dia melanjutkan, mayoritas kader PDI Perjuangan merupakan umat muslim dan dari perjalanan sejarah, Tokoh Proklamator RI, Bung Karno yang juga merupakan orangtua ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri merupakan penggali Pancasila.
“Artinya, buat PDI Perjuangan, Pancasila itu sudah final. Tanpa Pancasila, mustahil ada NKRI atau keragaman berbingkai Bhineka Tunggal Ika. Jadi, PDI Perjuangan merupakan wadahnya para Pancasilais. Bukan orang yang mendadak Pancasila. Dan, kepada saudara kami yang saat ini hadir. Kami minta untuk tetap mengamalkan dan menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kita tingkatkan nilai sosial untuk saling membantu warga. Karena, kita adalah sesame anak kandung sejarah, anak kandung ideology Pancasila,” tegas Ujang disambut riuh tepuk tangan warga yang hadir.
Pada kesempatan itu anggota DPRD Kota Bogor ini juga menyampaikan penyuluhan agar tetap waspada dan tidak terlena wabah Covid-19. Selain itu, Ujang juga memberitahukan, penyaluran bantuan sosial (bansos) dari sumber APBD Pemkot Bogor.
“Saat ini, Pemkot Bogor menargetkan dapat menyalurkan bantuan sosial (Bansos) tahap kedua kepada sekitar 23 ribu penerima warga Kota Bogor di luar kelompok data terpadu keluarga sejahtera (Non-DTKS). Data penerima Bansos totalnya sebanyak 17.018 penerima dan saat ini tahap pembuatan SK Walikota Bogor. Data 17.018 penerima itu adalah data bersih dan telah menerima Bansos tahap pertama pada bulan Mei 2020. Pada penyaluran Bansos tahap kedua, untuk bulan Juni 2020, data 17.018 penerima itu sudah final, tapi akan ditambah dengan data tambahan sehingga ditargetkan penerimanya mencapai 23 ribu keluarga. Jadi, kita berharap, warga Kota Bogor menerima bansos, baik dari sumber Pemkot Bogor, Pemprov Jabar hingga Kemensos,” tutur Ujang panjang lebar.
Pada kesempatan itu, Ketua PAC Bogor Timur, PDI Perjuangan Kota Bogor, Rahmat Heryana menyampaikan, pihaknya akan membuka diri bagi warga yang belum mendapatkan bansos.
“Melalui jajaran pengurus Bogor Timur PDI Perjuangan Kota Bogor, kita membuka pengaduan bagi warga yang belum menerima bansos, silahkan menyampaikan kepada kami. Bisa melalui ranting, atau PAC, dan nantinya akan kami teruskan ke wakil kami di DPRD Kota Bogor, untuk ditindaklanjuti,” ujarnya menambahkan.
Sebagai informasi, kegiatan reses tersebut sedianya akan digelar bersama anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya di tempat dan waktu yang sama. Namun, karena sakit, Atty berhalangan hadir. (nesto)